BIES: Read our latest free-access collection

Each year, the editors of the Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES) make six recently published articles free to access online. Their selections for 2017 are below. Simply click on the titles to get started.

 

Jokowi and the New Developmentalism

Eve Warburton
December 2016 (52.3)

Indonesia’s president, Joko Widodo (Jokowi), made a remarkable political recovery in 2016. During his first year in office, Jokowi had been overwhelmed by a combative and divided parliament, disunity in cabinet, tensions with his own party, and declining approval ratings. In 2016, however, Jokowi expanded his ruling coalition and consolidated his power, and his approval rating rose to almost 70%. By mid-2016, the president had achieved stable government for the first time since winning office. Political stability gave us greater clarity on Jokowi’s agenda and the kind of Indonesia he wants to shape. I suggest that in 2016 a Jokowi-styled new developmentalism began to emerge. Jokowi’s administration focused narrowly on infrastructure and deregulation; other problems of government were subordinated to these developmentalist goals. There are uncanny echoes of the past in the new developmentalism, and its conservative and nationalist features reflect political trends that pre-date Jokowi’s presidency. Indeed, Jokowi’s developmental strategy is neither unique nor coherent; his decision-making is defined by ad hocery. Instead, I argue, deeper structural features of Indonesia’s socio-political landscape are making their mark on the president and returning Indonesia to its developmentalist moorings.

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) melakukan pemulihan politis yang signifikan pada 2016. Dalam tahun pertamanya menjadi presiden, Jokowi disibukkan oleh persoalan-persoalan yang muncul dari badan legislatif yang agresif dan terpecah, kabinet yang tidak bersatu, tekanan dengan partainya sendiri, serta dukungan publik yang menurun. Namun demikian, pada 2016, Jokowi memperlebar koalisi partai berkuasa dan berhasil mengkonsolidasikan kekuatannya—dukungan publik naik menjadi hampir 70%. Pada pertengahan 2016, presiden Jokowi telah berhasil menciptakan pemerintahan yang stabil untuk pertama kalinya sejak resmi berkuasa. Stabilitas politis memberikan gambaran yang lebih jelas akan agenda Jokowi dan bentuk Indonesia seperti apa yang ingin dicapainya. Penulis melihat bahwa di tahun 2016, model pembangunan baru (new developmentalism) a la Jokowi mulai muncul. Pemerintahan Jokowi berfokus pada infrastruktur dan deregulasi; dan persoalan-persoalan pemerintahan yang lain diletakkan di bawah kedua tujuan pembangunan ini. Terdapat nuansa masa lampau dalam pola developmentalis Jokowi ini, sementara ciri konservatis dan nasionalis-nya mencerminkan tren politis yang sudah ada sebelum kepemimpinan Jokowi. Sesungguhnya strategi pembangunan Jokowi tidak unik dan tidak koheren; serta pengambilan keputusannya lebih bersifat ad hoc. Meski demikian, penulis berpendapat bahwa ciri struktural yang lebih dalam dari situasi sosial-politis Indonesia telah menandai masa kepresidenan Jokowi dan mengembalikan Indonesia kepada gaya developmentalisnya.

Read the full article

 

Authoritarian Legacies in Post–New Order Indonesia: Evidence from a New Dataset

Sharon Poczter and Thomas B. Pepinsky
April 2016 (52.1)

Democratisation has fundamentally changed the formal institutional structure of Indonesian politics, but a wealth of contemporary research has demonstrated that the informal mechanisms of power and influence have survived the transition. This article uses a unique, hand-collected dataset of information on Indonesian public figures to empirically catalogue the changes and continuities in Indonesian politics since democratisation. Our results provide quantitative evidence of a substantial shift in Indonesia’s political economy over the last decade and a half: the simultaneous rise of the private sector and decline of the military and the state as avenues to political influence at the national level. Our evidence also suggests that the origins of this shift pre-date democratisation itself.

Demokratisasi telah secara fundamental mengubah struktur institusi formal dunia politik Indonesia. Namun sejumlah riset kontemporer telah menunjukkan bahwa mekanisme dan pengaruh informal terus berlanjut bahkan setelah masa transisi. Tulisan ini menggunakan dataset yang unik, yang dikumpulkan secara manual, tentang tokoh politik Indonesia. Kami menggunakan data ini untuk secara empiris mempelajari berbagai perubahan serta dinamika dunia politik Indonesia sejak demokratisasi. Hasil studi membuktikan secara kuantitatif akan adanya pergeseran substansial dalam ekonomi politik di Indonesia sepanjang satu setengah dekade terakhir: kebangkitan sektor swasta dan menurunnya peran militer dan negara, membuka jalan untuk mendapatkan pengaruh politis pada tingkat nasional. Temuan kami juga menunjukkan bahwa pergeseran ini sudah terjadi sebelum masa demokratisasi.

Read the full article

 

Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia

Hans Antlöv, Anna Wetterberg, and Leni Dharmawan
August 2016 (52.2)

In January 2014, the government of Indonesia issued Law 6/2014 on Villages, primarily to address weaknesses in the decentralisation paradigm by improving governance arrangements and shifting resources to a level of government less captured by special interests. Using longitudinal data from 40 Indonesian villages in the three Local Level Institutions studies, fielded in 1996, 2001, and 2012, we investigate the effects that prior policy has had on village life and identify the likely implications of the 2014 law on village governance. We focus on shifts in the capacities of and opportunities for local governments to increase their responsiveness to community needs, as well as consider the constraints on these governments. We suggest that there is potential for the law to increase government responsiveness—through a combination of strong financial management systems, new national institutional arrangements, and empowered citizens who can apply pressure on village governments to work in the interests of communities—but that substantial risks and obstacles remain.

Pada Januari 2014, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dengan tujuan utama menangani kelemahan-kelemahan paradigma desentralisasi melalui penambahan alokasi anggaran untuk memperbaiki pengaturan pemerintahan. Menggunakan data longitudinal dari 40 desa di Indonesia dalam tiga studi terhadap institusi setingkat lokal di Indonesia yang dilakukan pada 1996, 2001, dan 2012, kami menelaah dampak yang dihasilkan kebijakan sebelumnya terhadap kehidupan desa dan mengidentifikasi kemungkinan dampak dari UU 2014 tentang Pemerintahan Desa. Kami berfokus pada pergeseran kapasitas dari pemerintah lokal serta kesempatan bagi pemerintah lokal untuk memperbaiki daya tanggap mereka terhadap kebutuhan komunitas, serta melihat kendala-kendala yang ada pada pemerintahan. Kami melihat bahwa ada potensi bagi UU 2014 tentang desa untuk meningkatkan daya tanggap pemerintah—melalui kombinasi sistem manajemen keuangan yang kuat, pengaturan institusional nasional yang baru, dan penduduk yang lebih diberdayakan yang dapat memberikan tekanan pada pemerintah desa untuk bekerja sesuai dengan kepentingan masyarakat—meski sejumlah risiko substansial dan berbagai kendala tetap ada.

 

Consistency between Sakernas and the IFLS for Analyses of Indonesia’s Labour Market: A Cross-Validation Exercise

Sarah Xue Dong
December 2016 (52.3)

This article assesses the consistency between Indonesia’s National Labour Force Survey (Sakernas) and the Indonesia Family Life Survey (IFLS) for analyses of the country’s labour market. I show that Sakernas and the IFLS depict different levels of and changes in labour-market indicators. My estimates of the labour-force participation model, the sector-choice model, and the Mincer model are all statistically different between the two surveys, although the magnitudes are similar for labour-force participation and sector choice. The IFLS shows a much higher return to education than Sakernas, according to the Mincer model. In addition, I find that the cross-sectional sample of the IFLS and the panel sample of the IFLS corrected for attrition yield similar coefficient estimates from all equations. The findings in this article provide an important reference for researchers interested in using Sakernas and the IFLS—either individually or combined—to analyse labour-market issues in Indonesia.

Tulisan ini menelaah konsistensi antara Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) dan Indonesia Family Life Survey (IFLS) sebagai dasar berbagai analisis terhadap pasar tenaga kerja Indonesia. Penulis menunjukkan bahwa Sakernas dan IFLS menggambarkan perubahan dan perbedaan tingkat dalam indikator pasar tenaga kerja. Estimasi atas model partisipasi angkatan kerja, model pilihan sektor, dan model Mincer menghasilkan perbedaan statistik yang signifikan di antara kedua survei, meski besarannya serupa untuk dua model, yakni model partisipasi angkatan kerja dan model pilihan sektor. IFLS menunjukkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi bagi pendidikan dibandingkan Sakernas, menurut model Mincer. Selain itu, penulis juga menemukan sampel lintas-bagian (cross section) dari IFLS dan sampel panel dari IFLS yang dikoreksi menghasilkan koefisien estimasi yang serupa untuk semua persamaan. Temuan-temuan ini memberikan referensi penting bagi peneliti yang tertarik menggunakan Sakernas dan IFLS—baik secara terpisah maupun dikombinasikan – untuk menganalisis isu-isu pasar tenaga kerja di Indonesia.

Read the full article

 

Deforestation Continues In SumatraCould a Resource Export Boom Reduce Workers’ Earnings? The Labour-Market Channel in Indonesia

Ian Coxhead and Rashesh Shrestha
August 2016 (52.2)

For a decade from 2000, Indonesia underwent a natural-resource export boom. Aggregate income rose, but real labour earnings stagnated. Employment rose, too, but mainly in low-skill sectors with predominantly informal employment arrangements. In this article, we reveal causal connections from the aggregate phenomenon of Dutch disease to these labour-market outcomes. We first explain broad sectoral trends, and then, integrating data from several national surveys, investigate sources of variation in boom-era labour earnings. We use instrumental variables to address issues of endogeneity and selection in earnings equations. After controlling for individual and district features, we find that the intensity of palm oil production—palm oil having been a key booming resource export—robustly predicts diminished formal employment, and that lower formality, in turn, robustly predicts lower earnings. Our findings establish causal linkages absent from prior studies, and so provide a structural dimension to ongoing debates over persistent poverty, rising inequality, and the lack of educational progress in Indonesia.

Selama satu dekade sejak 2000, Indonesia mengalami ledakan komoditas berbasis sumber daya alam. Penghasilan secara keseluruhan menunjukkan kenaikan namun penghasilan riil pekerja tetap stagnan. Lapangan pekerjaan juga bertambah, namun kebanyakan terjadi di sektor-sektor rendah keterampilan yang cenderung informal. Dalam tulisan ini, kami menemukan hubungan kausalitas dari fenomena agregat Dutch Disease terhadap apa yang terjadi di pasar tenaga kerja. Para penulis menjelaskan tren sektoral secara luas. Selanjutnya, dengan mengintegrasikan data dari beberapa survei nasional, kami menelaah berbagai sumber perbedaan pada penghasilan di era ledakan komoditas. Setelah mengisolasi pengaruh fitur-fitur individu dan daerah kabupaten/ kota, penulis menemukan intensitas produksi kelapa sawit sebagai kunci ekspor ledakan komoditas secara tepat memprediksikan penurunan lapangan pekerjaan formal dan bahwa selanjutnya, tingkat pekerjaan formal yang menurun tersebut secara tepat memprediksikan penghasilan yang lebih rendah. Penemuan penulis memberikan informasi hubungan kausalitas yang sebelumnya absen pada studi-studi yang lalu. Dengan demikian, tulisan ini memberikan dimensi struktural terhadap perdebatan berkelanjutan mengenai kemiskinan, meningkatnya ketimpangan, dan kurangnya kemajuan pendidikan di Indonesia.

Read the full article

 

How Robust Is Indonesia’s Poverty Profile? Adjusting for Differences in Needs

Jan Priebe
August 2016 (52.2)

Poverty profiles showing how the magnitude of poverty differs across subgroups of a population are important tools in designing effective social protection programs. Using data from the March 2013 round of the National Socio-economic Survey (Susenas) and the fourth round of the Indonesia Family Life Survey (2007–8), I explore the sensitivity of Indonesia’s poverty profile to different assumptions about the relative costs of individuals, taking into account differences in age, gender, body weight, and physical activity levels. I adopt parameter estimates for my simulation exercises from various Indonesia-specific publications, as well as from a joint intergovernmental consultation on nutrition. I compare my estimates with the per capita scale used by Statistics Indonesia (BPS), the central statistics agency. My findings suggest that the age–poverty relationship in Indonesia is sensitive to assumptions about the relative costs of individuals, with all alternative scales showing substantially lower poverty incidence among young children than by BPS’s estimate. Overall, however, I find that Indonesia’s poverty profile is relatively robust.

Profil kemiskinan yang menunjukkan besarnya perbedaan kemiskinan antar subkelompok populasi adalah alat kebijakan yang penting dalam merancang program jaminan sosial yang efektif. Menggunakan data dari putaran Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2013 dan putaran ke-4 dari Indonesia Family Life Survey, IFLS (2007-8), penulis menelaah sensitivitas profil kemiskinan Indonesia terhadap asumsi-asumsi berbeda mengenai biaya relatif dari individu—dengan memasukkan perbedaan-perbedaan umur, jenis kelamin, berat badan, dan tingkat aktivitas fisik. Untuk simulasi, penulis mengadopsi parameter-parameter dari berbagai publikasi tentang Indonesia, serta dari forum konsultasi antarpemerintah mengenai nutrisi. Penulis juga melakukan perbandingan antara estimasi yang didapat dengan skala per kapita yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS). Penulis menyimpulkan bahwa hubungan antara umur dan kemiskinan di Indonesia bersifat sensitif terhadap asumsi mengenai biaya relatif dari setiap individu, di mana semua ukuran alternatif menunjukkan bahwa insiden kemiskinan pada anak-anak usia muda secara substansial lebih rendah dibandingkan dengan estimasi BPS. Namun demikian, secara keseluruhan penulis menemukan bahwa profil kemiskinan Indonesia yang ada saat ini cukup akurat.

Read the full article